Evaluasi Implementasi E-Government Kota Palopo Menggunakan E-Government Maturity Model
Abstract
Pengembangan administrasi elektronik merupakan upaya negara untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang
terbuka, bersih, dan akuntabel dengan bantuan teknologi informasi. Komitmen terhadap pengembangan e-Government dijelaskan
dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governance. Sebagai
bagian dari lembaga pemerintah Indonesia, DPRD Kota Palopo juga mulai menerapkan e-Government untuk memaksimalkan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sistem manajemen elektronik dengan
mengukur tingkat kematangan. Pengukuran tingkat kematangan dilakukan terhadap keterampilan fungsional teknis dengan
menggunakan Model Maturitas e-Government dan menilai 3 domain dan sub-domain terkait serta 35 indikator yang termasuk
dalam sistem e-Government. Metode survei yang digunakan adalah metode survei pada E-Government Kota Palopo
References
2(12), 5977–5982.
[2] Latif, D. V., Saadahd, S., & Arsalan, S. (2019). Evaluasi Penerapan E Government Kota Bandung
ditinjau dari Transparansi dan Akuntabilitas. Journal of Economics Development Issues, 2(02),
24-31.
[3] Pratiwi, H. D., Putra, W. H. N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government
Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer,
4(11), 4116–4124.
[4] Pratiwi, H. D., Putra, W. H. N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government
Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer,
4(11), 4116-4124.
[5] A., Sujianto, S., & As' ari, H. Evaluasi Penerapan E-Government Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis. Journal of Community Research and Service,7(1),13-23.
[6] Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota
Gorontalo). Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 23(1).
[7] Masyhur, F. (2017). Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari
Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). JURNAL IPTEKKOM
(Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi), 19(1), 51-62.
[8] Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). E-government: konsep, esensi dan studi kasus. Universitas
Mulawarman Repository “REPO-MAN.” http://repository. unmul. ac.
id/handle/123456789/15689.
[9] Andry, J. F. (2018). Pengukuran Tingkat Kematangan Menggunakan Cobit Pada Perusahaan Jasa
Angkutan Truk. Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2(1), 155-165.
[10] Fath-Allah, A., Cheikhi, L., Al-Qutaish, R. E., & Idri, A. (2014). E-government maturity
models: A comparative study. International Journal of Software Engineering & Applications, 5(3),
71.
[11] Susanto, T. D. (2015). Measuring e-government implementation program: A case study of
Surabaya city, Indonesia. International Journal of Information Systems and Engineering, 1(1), 1-
8.
[12] Hernikawati, D. (2013). Kajian Implementasi e-government Tingkat Provinsi di Indonesia.
Tugas Akhir: Fasilkom.
[13] Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 2001 Tentang
Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika. Sekretariat Kabinet RI .Jakarta.
[14] Indonesia. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government. Pemerintah Pusat RI .Jakarta.
Copyright (c) 2023 JASMED : Journal of Software Engineering and Multimedia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
